20 Februari 2017

Vietnam Could Extend the Life of Su-27, Su-30

20 Februari 2017

Overhaul activities in Factory 32 of PK-KQ (all photos : BaoDatViet)

To enhance combat effectiveness and prolong the operation time for the fighters, Factory A32 has done wonders with the fighter Su27/30.

According to PK-KQ (Air Force Academy), is an important link in the chain of aircraft repair Factory A32 (Department of Engineering), the workshop 6 in years there have been many efforts and overcome difficulties to master science, technically, complete assigned tasks.



"Workshop 6 where the total assembly, testing, flight testing for aircraft Su-27. In addition, the workshop also repairs locally, increase safety foam (explosion suppressant foam is used in fuel tanks where the possibility of fuel tank explosion exists) and repair cockpit lid of the Sukhoi aircraft, " Captain Engineer Dinh Van Hoan said.

Currently, the unit has many technical innovations such as check leaf diversion Su-27 engine; new generators manufactured hydraulic pressure; aircraft assembly, assembly kits engine, etc.



Workshop together with the units in the plant and increase the total overhaul of the use life and successful flight testing for aircraft Su-27 number 8526; increased shelf for 10 Su-27 aircraft respectively; repair enhance fuel system on the 4 Su-30 aircraft and overcoming the many failures of the other aircraft.

The prolongation of the duration of use and successfully upgraded fighters showing tremendous degree of Vietnam, but it is not a surprise because from 2016, defense website said Russian VPK , Vietnam will repair and upgrade the Su-27, Su-30 fighters at the new plant in Da Nang.


Accordingly, Vietnam is building capacity for maintenance, repair basic Su-27 fighters and Su-30, to escape from sending aircraft abroad.

To implement this program, Vietnam has recently launched a defense plant A32 in Da Nang. "The repair of domestic aircraft upgrades will significantly increase the operational readiness of fighters," the source said.



According VPK, as of this moment, Vietnam Air Force has equipped with enhanced series of Su-27 and Su-30MK2V sophisticated Russian-made.

Previously, the plant has sent tens A32 staff to overseas training. Currently, the plant has successfully self repair the defect of modern fighters. Each workshop repairing a technical segment with over 10,000 different components requires careful, precise, meticulous very strict.

(BaoDatViet)

Key Equipment for Australia's Future Submarine Programme to be Agreed by Early 2018

20 Februari 2017


Contracts for the five main sub-components of Australia's future submarines are expected to be placed by early 2018, according to the head of the project in the Royal Australian Navy. (photo : DCNS)

Suppliers for the five main sub-components for Australia's Future Submarine requirement are expected to be under contract by early 2018, programme head Rear Admiral Greg Sammut disclosed on 16 February.

Speaking at an industry day in Sydney, Rear Adm Sammut listed the top five items as being the main motor, diesel generators, DC switchboard, batteries, and weapon discharge system.

With construction in South Australia expected to start in 2023 with the aim of having the first of the 12 Future Submarines in service "in the early 2030s", work on the infrastructure necessary to ensure a fully qualified workforce was in place would begin in 2018, he said.

Meanwhile, concept design work and sensor selection studies were under way, detailed planning was proceeding on land-based build, test, and integration facilities, and an integrated master schedule was in development, Rear Adm Sammut.


Barracuda shortfin submarine (image : Navy Recognition)

The government announced in April 2016 that French shipbuilder DCNS, with its proposal for the Shortfin Barracuda 1A, a 4,700-tonne diesel-electric derivative of the company's 5,300-tonne Barracuda nuclear attack submarine, had defeated Japanese and German bids to replace the six-strong Collins-class fleet at an anticipated cost of AUD50 billion (USD37.5 billion).

A three-year AUD500 million design and mobilisation contract signed with DCNS in September 2016 covered early design work, moving into the preliminary design area towards the end of that period.

Rear Adm Sammut said that between 30 to 50 Australian personnel would be posted this year to the Future Submarine project office in Cherbourg, where the bulk of early design would be undertaken.

The combat system specification should be completed by the second half of 2018, at which time critical element design contracts for the combat system would be put out to tender, Rear Adm Sammut said.

Emphasising the importance of sovereign capability in both operations and life-of-type sustainment, Rear Adm Sammut said identification of the technology and training necessary to achieve this was already being pursued "as we go into a rhythm of what needs to delivered throughout design and construction".

(Jane's)

Wawancara dengan KSAU tentang Helikopter AW-101

20 Februari 2017


Tampak muka helikopter AW-101 TNI AU (photo : Jitunews) 

KSAU Hadi Tjahjanto: Heli Angkut Berat Adalah Keharusan, Bukan Lagi Kebutuhan

Usia helikopter yang dimiliki TNI AU saat ini sudah tua. Pada tujuh skuadron tempur yang ada di Indonesia, masing-masing butuh satu helikopter SAR. Selama ini di-back up heli kecil yang tak memenuhi syarat. Dalam konteks inilah, TNI AU merencanakan pengadaan heli angkut berat, AgustaWestland (AW) 101.

Masalahnya pengadaan helikopter ini belakangan memicu polemik. Menteri Pertahanan Jenderal (Purn.) Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saling mengaku tidak tahu tentang pembelian helikopter.

Kepala Staf Angkata Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto muncul sebagai perwira yang memberi kejelasan tentang status helikopter AW 101 yang terparkir di Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta, kemarin. Demi meluruskan dan memberi kejelasan, Hadi pun membentuk tim investigasi internal TNI AU.

Terlepas dari benar-tidaknya proses pengadaan AW 101 kemarin, Hadi mengakui bahwa TNI AU memang membutuhkan armada helikopter angkut berat untuk menunjang operasional skadron tempurnya. “Minimal, tiap ada pesawat tempur yang terbang, ada helikopter SAR yang standby,” kata Hadi ketika ditemui GATRA di kantornya, di Markas Besar TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa kemarin.

Berikut ini adalah wawancara Hadi Tjahjanto dengan Hidayat Gunadi, Cavin R. Manuputty, Anthony Djafar, dan pewarta foto Ardi Widi Yansyah dari GATRA:

Seperti apa proses pengadaan helikopter AW 101 ini?

Sesuai dengan postur TNI, kita memerlukan 4 skuadron heli angkut berat. Rencana strategis (Renstra) pertahanan tahap 2 (2014-2019) akan merealisasikan postur kebutuhan heli itu. 6 unit angkut ditambah 4 untuk VVIP. Jadi total jumlahnya 10 unit heli.

Memangnya ada apa dengan persediaan heli kita saat ini?


Yang kita punya itu buatan tahun 1978-1980an. Contohnya Puma. Ada juga buatan yang agak baru, yaitu Super Puma. Tapi bermasalah di suku cadang. Gearbox dan lainnya.


Tampak belakang helikopter AW-101 TNI AU (photo : Detik) 

Apakah heli VVIP yang dipakai Presiden itu juga buatan tahun 1980an?

VVIP itu pakai Super Puma tahun 2001. Itu sebabnya dalam Renstra ini kita minta tambahan. 6 pesawat angkut berat, dan 4 VVIP karena sudah tua.

Enam heli angkut berat itu sendiri rencananya ditempatkan di mana?

Sebenarnya syaratnya adalah satu heli SAR untuk setiap skadron tempur. Saat ini kita punya tujuh skadron tempur. Jadi setiap ada pesawat tempur yang terbang, harus ada satu heli yang standby untuk SAR. Karena masih belum mencukupi syarat, kita sekarang dibackup oleh heli kecil Kolibri. Itu sebenarnya tidak memenuhi syarat. Karena tidak bisa untuk mengambil korban dalam misi penyelamatan. Tidak ada hoist atau slang. Oleh sebab itu, keinginan kita kebutuhan ini segera dipenuhi.

Anda sempat menyebut, pengadaan Agusta ini ada hubungannya dengan India?

Di India memang ada masalah internal dengan merek yang sama ini. Mereka memutuskan tidak jadi beli. Ternyata dampaknya ke Indonesia.

Mengapa berdampak kesini?

Yang jelas, jangan sampai kita seperti India. Sehingga pada 2015 pemerintah memutuskan untuk tidak beli [AW 101]. karena memang ada tekanan dari media juga. waktu itu pemerintah memutuskan 2015 itu untuk tidak beli, karena memang tekanan dari media

Semua pesanan AW 101 dibatalkan?

Khusus pada waktu itu, pemesanan untuk VVIP saja. Tapi untuk enam pesawat angkut itu belum dilaksanakan pengajuan usulan permintaan (UP).


Uji terbang helikopter AW-101 TNI AU (photo : Riviera)

Lalu mengapa AW 101 kemarin tetap datang ke Indonesia?

Januari 2016 itu uangnya sudah ada, tapi karena pemerintah menghentikan, jadi anggarannya diberi tanda bintang di Dirjen Anggaran. Tidak bisa dicairkan. Nah, kepala staf TNI AU yang lalu berpikir, kita masih punya kepentingan. Ada kebutuhan yang sangat mendesak. Sehingga KSAU pada waktu itu mengajukan perubahan spesifikasi, dari VVIP menjadi heli angkut berat. Di situlah saya membentuk tim investigasi untuk melihat alirannya.


Sejauh ini, seperti apa alur perubahannya?

KSAU mengirim surat kepada Menteri Pertahanan untuk ijin mengganti spesifikasi. Kemudian, KSAU juga bersurat kepada Dirjen anggaran untuk mengganti spesifikasi dari VVIP menjadi angkut. Kemudian ditindaklanjuti surat itu oleh kementerian pertahanan kepada dirjen anggaran untuk rapat mengubah spek. Waktu itu ada perwakilan dari beberapa instansi terkait untuk melepas tanda bintang. Setelah lepas, proses dimulai lagi dari UP.

Artinya, proses penganggaran ini sebetulnya semua tahu dan terlibat di sesi terakhir?

Tahu, tahu

Apakah mungkin ada salah satu yang luput? Mabes TNI misalnya?

Enggak [ada]. Karena dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ada lampiran yang tentu semuanya tahu. Yang jelas, yang tahu banget pengadaan ini adalah Kementerian Pertahanan sebagai pembina kekuatan dan pemberi kebijakan.

Tim investigasi ini sekarang akan fokus ke tahapan apa saja?

Saya akan menginvestigasi proses perencanaan sampai proses pengadaan. Proses perencanaan itu sudah mulai dari dokumen perubahan dari VVIP menjadi angkut, sampai pada kontrak. Dan sejauh ini, itu sudah memenuhi [SOP] karena tidak sepihak. Melibatkan banyak pihak. Apalagi untuk menghilangkan tanda bintang.


Kelas helikopter AW-101 menurut pabrikannya, AgustaWestland (photo : Defense Studies)

Jadi sampai saat ini tidak ada temuan istimewa?

Sampai saat ini tidak ada temuan istimewa. Saya hanya melihat dari dokumennya saja

Status heli ini sendiri sudah terbayar atau belum?

Kalau melihat dari yang saya sampaikan tadi, kontrak sampai datang tanggal 27 Januari 2016 itu artinya itu pesawat sudah dibayar penuh.

Apakah US$ 55 juta tidak kemahalan?

Dari segi harga, saya kira itu udah bagus. Karena ada paket pelatihan, pemeliharaan sekian tahun, kemudian ada paket tools kit, dan lainnya.

Walaupun sudah dibayar, apakah bisa dibatalkan juga seperti di India? Atau mungkin helinya dikembalikan?

Kita kalau lihat India, India pembeliannya adalah G to G. Kalau kita G to B, pemerintah langsung pada Leonardo (induk perusahaan AgustaWestland). Kita langsung kepada prinsipal. Itu yang agak sulit. Jadi saya mengamankan aset negara yang sudah dikeluarkan. Itu Rp 740 milyar sekian uang rakyat.

Dengan adanya garis polisi ini, apakah garansinya bisa tidak berlaku?

Nah itu. Warranty itu ada jatuh temponya. Jangan sampai jatuh tempo.

Helikopter AW-101 TNI AU (photo : Fighter Control)

Kapan jatuh temponya?

Tanggal 20 Februari nanti.

Lalu bagaimana kalau ternyata terlewat?

Garansi mesin dan spare partnya hangus. Makanya saya katakan, helikopter itu harus tetap kita gunakan. Tapi juga tidak mengabaikan bila proses perencanaan itu ada kekeliruan. Kita jalan seiring.

Rugi bandar dong?

Kita kan tidak ingin rugi bandar. Saya juga berpikir untuk menyelamatkan uang negara.


Bila yang satu ini saja bermasalah, bagaimana rencana kelanjutan pengadaan heli angkut berat sisanya?

Yang enam alat angkut sisanya itu tetap diproses. Statement saya adalah selalu mendukung pemerintah. Jadi sisanya itu kita tawarkan kepada industri pertahanan dalam negeri.

Maksudnya?

Kan kita punya PTDI. Melalui KKIP kemudian PTDI, bisa untuk mengadakan pesawat angkut itu. Atau joint production dengan negara lain. Kita bisa minta PTDI. Tapi kita menyampaikan bahwa spesifikasi saya adalah angkut berat. Karya saya cuma bisa menyampaikan usulan pengadaan dan operational requirement kepada Kemhan. Nanti mereka lah yang akan menentukan. Entah nanti jatuhnya Agusta atau apa, yang penting spesifikasinya sesuai. Hal itu akan saya sampaikan dalam Tim Evaluasi Pengadaan (TEP) di Kemhan. Kalau tidak sesuai, ya saya tolak.

Apabila produksi dalam negeri tidak bisa, ya KKIP akan menghitung beli dari luar negeri. Kami libatkan semuanya. Yang penting, saya perlu helikopter. Karena skadron saya buth helikopter. Waktu pengirimannya pun harus tepat. Karena saya tidak bisa operasi tanpa heli, jumlahnya pun harus sesuai.


Helikopter EC-725 Caracal TNI AU (photo : Jeff Prananda)

Jadi pada akhirnya nanti kita akan punya tujuh heli angkut berat?

Iya, VVIP belum kita pikirkan lagi.

Bagaimana ceritanya sehingga Panglima dan Menhan sempat saling mengaku tidak tahu tentang pengadaan heli ini?

Ya sebenarnya yang disampaikan Menhan atau Panglima itu bukan di rapat dengan DPR, tapi di luar ruangan. Lagipula kemarin itu bukam membahas heli. Melainkan program kerja.

Bahwa memang kebutuhan heli itu ada ya ?

Sangat

Mengapa tidak pesan yang bisa dibikin oleh PTDI?

EC725 Super Puma ini kita setting untuk heli tempur SAR. Ini pesan 6 unit dari 2012. Baru datang dua unit di 2016. itupun masih dalam kondisi belum bisa operasional. Padahal kita keperluannya kan segera. Makanya saya akan buka komunikasi dengan PTDI. Supaya kita bisa carikan solusi.


Bukankah makin banyak varian, malah makin repot dan mahal perawatannya?

Berdasarkan pengalaman personil, mereka memang sudah terbiasa memelihara varian super puma. Pilot juga demikian. Tapi tentu ada alasan untuk bisa menggunakan Agusta. Karena memang dari spesifikasi itu sudah beda. Dari segi mesin, dia punya 3 engine. Puma 2 engine. Lalu Agusta lebih stabil karena ada wingtip di rotornya. Penumpangnya pun bisa lebih banyak. Sampai 50 orang. Dan punya ramp door. Meski pintu itu lebih mahal, tapi lebih mudah dan cocok jadi pesawat angkut.


EASA (Badan Keselamatan Penerbangan Eropa) pernah memberikan larangan terbang untuk Super Puma versi sipil karena permasalahan gearbox, namun larangan ini telah dicabut tanggal 7 Oktober 2016 (image : : EASA)

Lalu bagaimana dengan transfer teknologinya?

Itu saya serahkan kepada KKIP, biar mereka kalkulasi sendiri.

Jadi nanti siapa yang putuskan apa yang dibeli?

Panglima TNI secara organisasi. Tapi secara anggaran di Kemhan.

Mengapa Basarnas bisa beli Agusta tanpa kerepotan ini?

Mereka kan kebutuhan sipil, tidak melalui KKIP. Mereka juga tidak dibatasi aturan terkait industri pertahanan.

Mengapa TNI AU atau bahkan Presiden masih mau mengoperasikan Super Puma, padahal di-grounded dimana-mana?

Sewaktu saya di Sekretaris Militer Presiden, saya sendiri yang mengoperasikan pesawatnya. Saya minta service buletin, rutin, dan saya punya hotline langsung ke Eurocopter.

Mengapa harus beli empat heli VVIP?

Setiap penerbangan itu standarnya tiga heli. Pertama untuk presiden, ke dua untuk cadangan, ke tiga untuk perangkat seperti paspampres. Yang ke empat itu untuk sirkulasi, pengganti sewaktu-waktu dari yang tiga tadi. Tapi sekarang, presiden sering terbang pakai pesawat yang bukan VVIP. Kadang pakai Bell 412 punya angkatan darat atau angkatan laut. Kita negara besar. Menurut saya, Presiden harus menggunakan pesawat yang lebih aman. Bukan sekadar kebutuhan, tapi keharusan. Kalau bisa pengadaan heli ini jangan diundur lagi. Saya dalam kondisi bahaya untuk menjaga pesawat-pesawat tempur saya. Karena setiap mereka terbang, harus ada helikopter yang standby di situ.

(GatraNews)

Myanmar Receives Its First Three Yak 130

20 Februari 2017


Yak-130 of the Myanmar Air Force (photo : MenaDefense)

After making their first flights in November 2016 in Russia, Myanmar officially receives its first three Yakovlev Yak 130 advanced training aircraft.

A ceremony organized on the spot shows the devices in a blue livery and carrying their definitive registration 1801-1802-1803.

The number of Yak 130 ordered by Myanmar is not known, the initial contract for the first 3 units was signed in June 2015.

The Yak 130 is a lightweight advanced training fighter, which features Air-to-Air and Air-to-Ground capabilities with the ability to fire intelligent ammunition. It was adopted by the Algerian, Russian, Belarusian and Bangladeshi air forces.

Strong international competition exists in the field of advanced training aircraft, especially with the launch of the American TX trainer program, for the replacement of the T38 and which oppose the Leonardo M346, the AirlandTextron Scorpion, the KAI T50 Golden Eagle and the Boeing/Saab TX.

(MenaDefense)

18 Februari 2017

Australia to Save 25% on JSF under New Trump Deal

18 Februari 2017

RAAF F-35A Lightning II JSF (photo : RAAF)

Minister for Defence Industry Christoper Pyne has confirmed a 25 per cent reduction in price of the Joint Strike Fighters (JSF) from 2014.

In address to Parliament, Minister Pyne confirmed he had spoken with the newly appointed US Secretary of Defense James Mattis about the cost reduction of the JSF program.

The new price agreement marks the first time that the unit price of these jets, which are being manufactured by prime contractor Lockheed Martin, is below US$100 million.

The previous order, which included 55 jets for the US and 35 for partners and Foreign Military Sale customers, was US$102 million per jet. The price now stands at around US$95 million per jet, a total reduction of US$7 million per jet.

"We [James Mattis and Christopher Pyne] talked about the fact that the price for lot 10 of the Joint Strike Fighter has been recently announced and has dropped below US$100 million for the first time," Minster Pyne said.

"For Australia this is hugely significant and represents a 25 per cent reduction from the price of the fighter in 2014, showing the program is on track in terms of delivery and efficiency."

The new agreement comes after US President Trump tweeted about the project on 12 December 2016, saying the spending was "out of control".

Lockheed said, "President Trump's personal involvement in the F-35 program accelerated the negotiations and sharpened our focus on driving down the price."

(Defence Connect)

Contract for Delivery of Russia’s Su-35 Fighter Jets to Indonesia to be Signed in the Coming Months

18 Februari 2017


Su-35 of the Russian Air Force (photo : Avionale)

Contract for delivery of Russia’s Su-35 fighter jets to Indonesia to be signed soon

BANGALORE (India)/TASS/. A contract for the delivery of Russian-made advanced Sukhoi Su-35 fighter jets to Indonesia is expected to be signed in the coming months, Director for International Cooperation and Regional Policy of Russia’s state hi-tech corporation Rostec Viktor Kladov told TASS on Friday.

"We hope that the contract for Su-35 aircraft will be signed in the imminent future. I believe it will be signed in the coming months," Kladov said.


The pilot of TNI-AU's Thunder Aerobatic Team and Su-35 of the Russian Air Force (photo : Timawa)

It was reported earlier that Russia planned to sign a contract with Indonesia on the delivery of ten Su-35 multipurpose fighter jets.

Russian armaments are widely used in the Indonesian Army. Specifically, the Indonesian Air Force operates Su-27 and Su-30 aircraft. Su-35 fighter jets are set to replace the outdated US F-5 Tiger planes operational in the Indonesian Air Force since 1980.

(TASS)

Senegal Order Pesawat CN235 MPA

18 Februari 2017


Pesawat CN-235 MPA (photo : Hindawan)

Puas dengan Produk PTDI, Kali Ini Senegal Order CN235 MPA

Pemerintah Senegal berencana akan kembali order CN235-220 dari PTDI. Pesawat yang diminati kali ini adalah konfigurasi Maritime Patrol Aircraft (MPA) yang akan digunakan untuk Patroli Maritim wilayah Senegal. Hal tersebut terutama didasari pasca ditemukan sumber minyak wilayah laut Senegal.

Tahun ini, kontrak pembelian pesawat CN235-220 MPA sedang dipersiapkan oleh kedua belah pihak, yang nantinya akan ditandatangani dalam waktu dekat. Kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah Senegal, merupakan bukti bahwa produk nasional dapat bersaing di pasar global.

Pesawat CN235-220 MPA buatan PTDI mampu mengakomodasi 4 mission console dan mendeteksi target yang kecil. Pesawat ini juga dilengkapi dengan FLIR (Forward Looking Infrared) untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan target serta mampu merekam situasi di sekitar wilayah terbang untuk evaluasi misi.


Pesawat CN-235 AU Senegal (photo : BUMN)

Pesawat terbang CN235-220 generasi terbaru buatan PTDI ini memiliki beberapa keunggulan, yakni adanya penambahan berat maksimum yang dapat diangkut mencapai 16,550 kg. selain itu, pesawai ini juga memiliki sistem avionik yang lebih modern, autopilot, radar pendeteksi turbulensi dan penambahan winglet di ujung sayap CN235-220. Penggunaan winglet akan membuat pesawat lebih stabil dan lebih irit bahan bakar.

Sebelumnya, PTDI telah mengirim pesawat multiguna CN235-220M ke Senegal yang telah diserahterimakan ke Angkatan Udara Senegal pada 27 Desember 2016. “Pesawat ini sangat mudah digunakan dan memiliki fitur glass cockpit terbaik sehingga memudahkan pekerjaan kami karena mudah digunakan,’’ kata Kepala Operasi Angkatan Udara Senegal, Ndiaye Amadou.

Menurut informasi dari Angkatan Udara Senegal, pesawat tersebut langsung digunakan untuk Cooperation Assistant Operasi Gambia setibanya di Dakar.

Operasi Gambia merupakan operasi atas adanya sedikit kegaduhan di Gambia karena presiden incumbent tidak mau mundur dari jabatan untuk digantikan oleh presiden terpilih yang baru. Operasi Gambia berjalan dengan sukses sehingga tidak terjadi pertumpahan darah.

(Angkasa)